Manfaat NPG Bagi Masyarakat

Info Bank News | 17 July 2017

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mengeluarkan aturan tentang pelaksanaan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway (NPG). Ini diyakini dapat memberi manfaat bagi masyarakat, kebijakan ini semata-mata untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

Chief Economist SKHA Institute for Global Competitiveness (SIGC) Eric Sugandi mengatakan, NPG akan membawa dampak positif di masyarakat.
“Saya lihat ini sesuatu yang positif. Jadi kalau misalnya kita bayar-bayar pakai kartu kredit atau beli barang, transfer uang secara online, itu seperti jalan sendiri-sendiri dan perlu ada aturannya sendiri memang. Saya lihat adanya NPG itu merupakan sesuatu yang baik dan akan jadi pengawasan dari BI dan mereka akan masuk kesana,” ungkapnya.

Ia juga menuturkan, keamanan konsumen dalam bertransaksi juga terjamin dan akan mendorong transaksi elektronik.
“Selain difasilitasi, akan ada lembaga yang dibentuk, pertama lembaga standarnya, kemudian lembaga switching yang menyediakan infrastrukturnya dan lembaga service yang menyediakan layanannya,” katanya.

Namun, ini semua membutuhkan waktu untuk pemaksimalan NPG dan pelaksanannya harus terus diawasi dengan baik oleh regulator. Terlebih lagi, edukasi ke masyarakat juga harus digalakkan agar bisa menjangkau masyarakat yang di desa. Dan peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga dibutuhkan.
“Sosialisasi perlu oleh otoritas terkait, bank-bank juga akan sosialisasi ke nasabahnya. BI dan OJK bisa adakan acara di kota-kota untuk sosialisasi. Tapi buat mereka yang masyarakat menengah ke bawah pun mereka akan mengikuti karena bangsa kita itu lumayan cukup cepat mengikuti perkembangan tekonologi,” ujarnya.

Ekonom Samuel Sekuritas Rangga Cipta mengatakan, pelaksanaan NPG ini akan membawa masyarakat ke dalam kegiatan payment yang lebih efisien, karena tidak lagi tergantung dengan perusahaan asing sebagai broker.
“Sehingga perkembangan e-money dan lainnya ke depan akan lebih menguntungkan perekonomian domestik. Maka itu, kesiapan infrastrukturnya harus maksimal untuk mendapatkan trust dari masyarakat,” jelasnya.

Ia juga setuju, edukasi ke masyarakat sangat penting lantaran masyarakat yang berada di pedesaan masih banyak yang belum paham mengenai perbankan. Akses perbankan juga harus mudah agar setiap pelosok bisa menjangkau.
“Karena jika akses perbankan tidak ada, e-commerce tidak bisa dan edukasinya tentu juga tidak maksimal. Transaksi e-commerce pun juga harus mengembang volumenya agar provider NPG bida efisien dan memberikan pelayanan yang kredibel,” ungkapnya.

BI merilis Peraturan Bank Indonesia (PBI) NPG untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang lancar, aman, efisien, dan handal, serta memperhatikan perkembangan informasi, komunikasi, teknologi, dan inovasi yang semakin maju, kompetitif, dan terintegrasi maka kebijakan sistem pembayaran nasional perlu diarahkan pada pembangunan ketahanan, pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta peningkatan daya saing.

PBI ini dikeluarkan dalam rangka membangun ketahanan, melakukan pengembangan yang terintegrasi dan berkesinambungan, serta meningkatkan daya saing sistem pembayaran nasional, diperlukan penataan infrastruktur, kelembagaan, instrumen, dan mekanisme sistem pembayaran nasional dalam suatu tatanan yang mampu memproses seluruh transaksi pembayaran ritel domestik secara interkoneksi dan interoperabilitas.