Dana Haji untuk Infrastruktur bukan Prioritas BPKH

Kompas.com | 04 August 2017

Jakarta - Pasal 03 UU 34/2014 mengatur bahwa dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi pengunaan biaya pengelolaan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Enny Sri Hartati selaku Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) memandang, pengelolaan dana haji untuk infrastruktur bukan skala prioritas yang harus dikerjakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun, yang paling penting yaitu menjamin pelayanan yang baik kepada jamaah haji dari Indonesia. Mulai dari sisi pemondokan, akomodasi, hingga pelayanannya.

"Nah ini tanggung jawab BPKH yang wajib nya belum beres. Mestinya ini dulu yang dibereskan, ini soal mengutamakan mana yang wajib dan sunah," ungkapnya, di Jakarta Pusat, Kamis (03/08).

Pada dasarnya ada tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam penempatan dana haji. Pertama, penempatan tersebut harus terjamin keamanannya. Kedua, harus memiliki nilai manfaat, dan ketiga harus memiliki likuiditas yang baik.

Tanggal 26 Juli 2017, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo baru melantik anggota BPKH.
BPKH untuk mengelola dana-dana yang disetorkan oleh calon haji untuk kepentingan ibadah haji. Penggunaan dana ini harus sesuai prinsip syariah.

BPKH juga memiliki aturan mekanisme pengunaan termasuk mengelola dan menginvestasikan dana haji. Hanya saja, hal ini menjadi polemik setelah pemerintah mengimbau menginvestasikan dana tersebut untuk infrastruktur.

"Ini menjadi polemik karena ini badan baru. Ketika badan ini masih baru dan baru mulai diperbaiki tata kelola (dana haji)nya sekarang, badan ini masih mempunyai PR banyak," jelasnya.

Ia menambahkan, bahwa sejak puluhan tahun yang lalu, Malaysia yang memiliki badan yang sama telah menginvestasikan dana haji ke infrastruktur. Namun sebelumnya, Malaysia sudah menyelesaikan tugas pokok untuk memberi pelayanan terbaik bagi jamaah haji mereka.

Sedangkan Indonesia baru akan memulai mentransparankan dana pengelolaan haji tersebut oleh BPKH.
"Nah karena itu makanya enggak bisa langsung diperbandingkan apple to apple antara Indonesia dengan Malaysia. Pengelolaan dana haji Malaysia sekarang bisa digunakan atau ditaruh di semua instrumen," jelasnya.

Ia tidak mempermasalahkan kalau dana haji diinvestasikan untuk infrastrukrur jika mekanismenya jelas. Dengan itu tidak akan beresiko dan sesuai syariah. Tapi, pengelolaan dana haji untuk infrastruktur bukan skala prioritas BPKH.

 

#danahaji #infrastruktur #BPKH #Investasi