Upaya Satgas Atasi Investasi Bodong

OkeZone | 09 October 2017

Jakarta - Salah satu tantangan bagi satuan tugas (satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah semakin banyaknya bermunculan produk-produk investasi baru yang tidak jelas legalitasnya. Untuk memperkuat pengawasan, OJK akan memperluas kemitraan dengan Kementerian atau lembaga lainnya. Anggota Satgas Waspada Investasi saat ini diantaranya OJK, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, BKPM, Kementerian Koperasi dan UKM, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung.

Mereka juga akan bekerja sama dengan lima K/L yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bank Indonesia dan PPATK.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, ini semua tidak bisa kita tangani sendiri, kita harus bersama melawan hal tersebut.
"Kita harus mengawasi bersama regulator lainnya, tidak bisa sendiri," katanya saat diskusi di Jakarta, Sabtu (07/10).

"Mereka mencari celah dari regulasi. Lembaga yang meluncurkan produknya juga tidak di Indonesia. Lembaga dan produknya virtual, sehingga pengawasannya juga susah," ungkapnya.

Di era teknologi yang canggih seperti saat ini banyak produk investasi yang menggunakan financial technology (fintech). Ia menegaskan regulator fintech harus ada dan jelas. Kalaupun belum ada, pengawasan tetap harus berjalan.
"Prinsip kita tidak boleh ada blindspot yang tidak terawasi," jelasnya.  

Ia memproyeksikan, ke depan akan semakin banyak produk investasi yang menggunakan dana masyarakat. Dengan memanfaatkan kekurangpahaman masyarakat, iming-iming return tinggi dan cepat, praktik investasi ilegal atau bodong diperkirakan masih akan marak. Serta memicu kegaduhan bagi masyarakat.

Dampaknya juga bisa menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat pada produk keuangan, menimbulkan potensi instabilitas, dan mengganggu proses pembangunan.
"Perkiraan total kerugian investasi bodong cukup besar. Dari tahun 2007 sampai 2017 kurang lebih Rp105,81 triliun," ujarnya.

Regulator sering terlambat mengetahui keberadaan praktik ilegal. Untuk itu, bagi masyarakat yang mengetahui agar segera melaporkan kalau ada oknum yang melakukan praktik investasi yang mencurigakan.

Gambaran umum, biasanya praktik investasi bodong akan menjanjikan keuntungan yang tinggi, cepat dan seringkali tidak masuk akal.
"Hati-hati dalam berinvestasi, jangan terpancing iming-iming keuntungan yang besar," tegasnya.
 
Ia menambahkan, mereka telah mencabut izin investasi ilegal sebelum makan banyak korban, serta menghentikan aktivitas dan menutup industri jasa keuangan ilegal.
"Kita perkuat proses penegakan hukum bagi pelaku investasi ilegal, dan bersama anggota satgas waspada investasi membentuk krisis center untuk korban investasi ilegal," jelasnya.

Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing juga mengungkapkan, saat ini terdapat 118 oknum yang diduga ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat. Beberapa diantaranya sudah dihentikan.
"Untuk periode Januari-September sudah 48 yang kita hentikan. Bulan ini juga kami akan memanggil 11 entitas yang terindikasi melakukan praktik ilegal," ujarnya.

Banyak diantara investasi ilegal ini kegiatannya bukan dilakukan oleh oknum jasa keuangan. Misalnya melakukan kegiatan seperti multilevel marketing (MLM), investasi uang dengan bunga tinggi, investasi perkebunan dan perumahan yang menghimpun dana masyarakat dengan memberikan bunga tinggi.

 

#investasi #fintech #bodong