Kemenkeu - Tiga Hal yang Menjadi Fokus IMF

Kemenkeu | 15 October 2017

Washington DC - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan fokus International Monetary Fund (IMF) sudah sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan fiskal. Yang tujuan akhirnya yaitu ekonomi yang bersifat inklusif.

Sri mulyani mengatakan ada tiga hal menjadi fokus IMF dalam laporan Fiscal Monitor 2017 yaitu terkait dengan kebijakan pajak, alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan, serta penerapan universal basic income (UBI).
"Ini sangat sejalan dengan yang selama ini pemerintah dalam menggunakan APBN untuk mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," kataya, Rabu (11/10).

Pertama tentang pajak, pajak tidak hanya sekadar mengumpulkan penerimaan, namun juga menciptakan keadilan bagi masyarakat.
"Jadi yang penghasilan makin tinggi maka lebih tinggi bayar tax-nya. Yang income rendah, tidak bayar pajak dan income menengah bayarnya lebih rendah. Jadi fiscal tools dari sisi tax sudah ada di republik ini. Fokus kita adalah bagaimana membuat itu efektif," jelasnya.

Kedua yaitu alokasi dana untuk pendidikan dan kesehatan, Pemerintah telah mematok batasnya pendidikan 20% dan kesehatan 5% dari APBN.
"Infrastruktur yang berkaitan dengan kesehatan sangat penting. Seperti air bersih, sanitasi itu menjadi sangat penting. Karena itu berhubungan erat dengan kualitas pendidikan dan kesehatan, terutama untuk masyarakat miskin. Karena itu adalah cara paling efektif untuk memotong apa yang disebut siklus kemiskinan antar generasi," katanya.

Ketiga yaitu universal basic income, menurutnya masih menjadi pembahasan banyak pihak. Namun salah satu komponen dalam UBI sudah dijalankan di Indonesia. Adalah tentang social safety net, yang di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH).
"Jadi masyarakat kalau dalam posisi incomenya masih lemah, dia tidak seharusnya menderita sehingga tidak mampu untuk mengajar ketinggalan. Jadi program safety net seperti PKH, cash transfer dilakukan, supaya mereka memiliki kemampuan untuk mengejar," jeasnya.

 

#PKH #Fiscal Monitor 2017 #pajak