Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/17/PADG/2017 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara, dalam Operasi Moneter Syariah

Redaksi | 12 January 2018

Ringkasan Peraturan:

  
Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/17/PADG/2017 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga, Peserta, dan Lembaga Perantara, dalam Operasi Moneter Syariah

Berlaku: Sejak tanggal 28 Desember 2017
 
Ringkasan:

  1. Penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mengatur kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat menjadi underlying dalam transaksi Operasi Moneter Syariah, serta kriteria dan persyaratan untuk menjadi peserta dan lembaga perantara dalam transaksi Operasi Moneter Syariah.
  2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini disusun guna menyederhanakan pengaturan dan menyatukan substansi terkait kriteria dan persyaratan surat berharga, peserta dan lembaga perantara dalam Operasi Moneter Syariah yang saat ini diatur dalam berbagai ketentuan terkait transaksi Operasi Moneter Syariah.
  3. Kriteria surat berharga yang dapat dipergunakan dalam Operasi Moneter Syariah
  4. Jenis surat berharga yang memenuhi kriteria untuk dapat dipergunakan dalam Operasi Moneter Syariah terdiri atas SBIS, SBSN (SBSN Jangka Pendek dan SBSN Jangka Panjang). Surat berharga dimaksud harus memenuhi persyaratan sisa jangka waktu yang diatur oleh Bank Indonesia.
  5. Bank Indonesia menetapkan harga dan haircut surat berharga yang digunakan dalam OMS, dimana harga SBIS ditetapkan sebesar 100% sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu, dan harga SBSN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan antara lain harga pasar masing-masing jenis dan seri SBSN.
  6. Haircut terhadap surat berharga yang digunakan dalam OMS ditetapkan sebesar 0% untuk SBIS dan sebesar 6,5% untuk SBSN. Bank Indonesia dapat melakukan perubahan atas haircut tersebut.
  7. Bank Indonesia menetapkan kriteria peserta OMS dengan mempertimbangkan aspek kapasitas, kapabilitas, dan reputasi.
  8. Peserta OMS terdiri atas peserta OPT Syariah dan peserta Standing Facilities Syariah. Dimana peserta OMS dimaksud melakukan transaksi OMS untuk kepentingan diri sendiri.
  9. Peserta OPT Syariah dan peserta Standing Facilities adalah bank yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
  10. Peserta OMS dalam rupiah adalah bank yang memenuhi persyaratan
  11. Peserta OMS dalam valuta asing adalah bank yang melakukan kegiatan dalam valuta asing, yang memenuhi persyaratan
  12. Peserta OMS yang mengikuti kegiatan OPT Syariah dalam rupiah yang bersifat absorpsi harus memiliki FDR paling sedikit 80% (delapan puluh persen) berdasarkan perhitungan otoritas yang berwenang yang diterima oleh Bank Indonesia.
  13. Lembaga perantara melakukan transaksi OPT Syariah untuk kepentingan peserta OMS.
  14. Lembaga perantara
  15. Lembaga perantara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  • berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP; dan
  • tidak sedang dikenakan sanksi terkait izin usaha oleh otoritas pengawas yang berwenang.

Dilansir dari laman resmi BI

Lampiran:

PADG Nomor 19/17/PADG/2017.pdf
Tanya Jawab PADG Nomor 19/17/PADG/2017