Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PADG/2017 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia

Redaksi | 13 January 2018

Ringkasan Peraturan Perundang-undangan Bank Indonesia

Peraturan : Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PADG/2017 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia

Berlaku : 1 Februari 2018

Ringkasan :

  1. Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) ini merupakan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/19/PADG/2017 tentang Penyetoran dan Penarikan Uang Rupiah oleh Bank di Bank Indonesia.
  2. PADG ini merupakan pedoman bagi perbankan dalam melakukan kegiatan penyetoran dan penarikan Uang Rupiah di Bank Indonesia.
  3. PADG ini merupakan ketentuan pelaksana dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PBI/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.
  4. Bank dapat melakukan 1 (satu) kali kegiatan penyetoran dan/atau 1 (satu) kali kegiatan penarikan dalam 1 (satu) hari kerja melalui rekening giro di Bank Indonesia setelah megoptimalkan TUKAB
  5. Penyetoran ULE hanya dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang berbeda dengan penarikan sedangkan penyetoran Uang Rupiah lusuh, Uang Rupiah rusak minor, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran dapat dilakukan terhadap jenis pecahan yang sama atau berbeda dengan penarikan.
  6. Bank dapat menunjuk PJPUR untuk melakukan penyetoran dan/atau penarikan di Bank Indonesia.
  7. Uang Rupiah yang akan disetor harus terlebih dipilah antara ULE dengan UTLE sesuai dengan standardisasi kualitas Uang Rupiah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  8. Bank hanya dapat menyetorkan UTLE berupa Uang Rupiah Lusuh dan Uang Rupiah Rusak Minor, dan/atau Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran ke Bank Indonesia.
  9. Bank harus menyerahkan warkat Penyetoran paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum berakhirnya batas waktu layanan kas dan dalam hal pada 1 (satu) waktu Bank melakukan Penyetoran ULE dan UTLE serta Uang Rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran, Bank harus menyerahkan 1 (satu) warkat untuk masing-masing Penyetoran.
  10. Syarat jumlah penyetoran yang dapat dilakukan oleh Bank adalah sebagai berikut:
  11. Syarat Bank untuk dapat melakukan penarikan adalah sebagai berikut:
  12. Bank hanya dapat melakukan perubahan rencana Penyetoran dan/atau Penarikan dengan menyampaikannya melalui surat atau surat elektronik paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah nominal untuk masing-masing jenis pecahan setelah Bank terlebih dahulu mengoptimalkan TUKAB.
  13. Bank yang telah melakukan Penyetoran ULE tidak dapat melakukan Penarikan dengan jenis pecahan yang sama selama 3 (tiga) Hari Kerja setelah Bank melakukan Penyetoran ULE tersebut.
  14. Bank Indonesia dapat melakukan pengujian kebenaran jumlah terhadap setoran Uang Rupiah dari Bank di loket setoran Bank Indonesia dalam hal berdasarkan data hasil penghitungan ulang secara rinci terhadap setoran Uang Rupiah sebelumnya, ditemukan selisih kurang dan/atau selisih lebih melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  15. Bank dilarang melakukan Penyetoran yang di dalamnya terdapat campuran antara ULE dan UTLE melebihi 10% (sepuluh persen) dari jumlah Uang Rupiah yang disetorkan untuk masing-masing jenis pecahan.
  16. Bank Indonesia dapat melakukan pembayaran kepada Bank yang melakukan Penarikan dengan menggunakan setoran ULE yang diperoleh dari Bank tanpa melalui proses penghitungan ulang secara rinci oleh Bank Indonesia dan menyampaikan informasi pembayaran tersebut melalui surat atau surat elektronik kepada Bank yang menyetorkan ULE.
  17. Bank wajib menyampaikan Laporan Proyeksi Cashflow dan Laporan Realisasi TUKAB serta informasi posisi long, posisi short, dan/atau posisi square kepada Bank Indonesia secara periodik dengan berpedoman kepada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan Bank Indonesia sistem informasi layanan kas.
  18. Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap Bank yang melakukan penyetoran dan penarikan di Bank Indonesia dan Bank yang melakukan pengolahan Uang Rupiah juga terhadap PJPUR yang ditunjuk oleh Bank.
  19. Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, uji petik, dan penolakan terhadap penyetoran dan/atau penarikan  kepada Bank yang melakukan pelanggaran.
  20. Bank Indonesia berwenang menetapkan kebijakan tertentu terkait jumlah batas campuran antara ULE dan UTLE dalam setoran Uang Rupiah dari Bank, jumlah batas perubahan rencana penyetoran dan/atau penarikan, dan pembatasan jumlah Uang Rupiah yang dapat disetorkan oleh Bank.
  21. Dengan berlakunya Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini maka
  22. PADG ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Klik disini selengkapnya,